Home Info Tentang GPIB Tata Gereja GPIB Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) PPMJ No. 7 Tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/immanuel/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/immanuel/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
PPMJ No. 7 Tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Nicole   

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 7

 

Tentang

BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN GPIB DI LINGKUP JEMAAT

 

P a s a l  1

Ketentuan Umum

  1. Nama dan Singkatan yang digunakan dalam peraturan ini adalah sesuai dengan Tata Dasar dan Peraturan Pokok I Pasal 14 tahun 2010.
  2. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) adalah Pemerika eksternal terhadap perbendaharaan dan pengelolaannya di tingkat Jemaat yang akan diatur dalam peraturan tersendiri tentang Badan Pengawas dan Pemeriksa Perbendaharaan GPIB.
  3. Pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan agar pengelolaan dan pengolahan Perbendaharaan Jemaat sesuai dengan rencana yang ditetapkan, ketentuan/peraturan GPIB dan kebijaksanaan yang berlaku serta prinsip berdaya guna dan berhasil guna.
  4. Pemeriksaan adalah seluruh proses kegiatan untuk menilai pengelolaan dan pengolahan perbendaharaan Jemaat dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

 

P a s a l  2

Tempat Kedudukan

Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat berdomisili ditempat kedudukan Majelis Jemaat

 

P a s a l  3

Status dan Fungsi

  1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat yang selanjutnya disingkat BPPJ adalah suatu badan otonom di tingkat jemaat yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada SMJ.
  2. Fungsi Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Perbendaharaan Jemaat.
  3. Dalam menjalankan fungsinya Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat perlu memahami hakekat, maksud dan tujuan Gereja.

 

P a s a l  4

Tugas dan Wewenang

  1. BPPJ dalam memeriksa pengelolaan perbendaharaan dilakukan dengan cara:

1.1. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pengelolaan perbendaharaan agar pengelolaannya dapat dilaksanakan menurut sistem dan prosedur serta ketentuan/peraturan yang berlaku.

1.2. Meminta penjelasan baik lisan maupun tulisan kepada pejabat yang terkait dalam pengelolaan perbendaharaan.

1.3. Membuat analisa mengenai Perbendaharaan Jemaat dan meneruskannya dalam bentuk rekomendasi kepada Majelis Jemaat untuk ditindaklanjuti.

1.4. Memberikan kesaksian/pernyataan tentang kebenaran formal dan inti persoalan dalam rangka penilaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan atas pengelolaan Perbendaharaan Jemaat.

1.5. Memberikan saran untuk penyelesaian masalah perbendaharaan dan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan perbendaharaan.

1.6. Meneliti/memeriksa dan mengungkapkan temuan yang terjadi dalam proses pengelolaan perbendaharaan.

  1. BPPJ berwenang :

2.1.          Melakukan pemeriksaan baik diminta maupun tidak terhadap pengelolaan perbendaharaan.

2.2.          Memasuki ruang gedung, rumah, gudang dan tempat lainnya milik GPIB untuk kepentingan pemeriksaan.

2.3.          Melihat dan meneliti pembukuan, dokumen dan memeriksa serta meminta keterangan yang wajib diberikan oleh PHMJ termasuk Badan-badan Pelaksana dan pihak-pihak lainnya.

 

 

P a s a l  5

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Operasional, Pemeriksaan Program dan Pemeriksaan Khusus sebagai berikut:

  1. Pemeriksaan Keuangan untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perbendaharaan, sehingga dapat menilai kewajaran laporan Majelis Jemaat dan BPMJ.
  2. Pemeriksaan Operasional atau Pemeriksaan Pengelolaan merupakan pemeriksaan atas suatu kumpulan transaksi atau kegiatan dimana penekanan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah transaksi atau kegiatan tersebut dilaksanakan secara tepat guna dan hasil guna.
  3. Pemeriksaan Program dimaksud untuk mengukur dan menilai pelaksanaan program secara menyeluruh, ditinjau dari segi tepat guna dan hasil gunanya.
  4. Pemeriksaan Khusus dilakukan atas permintaan SMJ dan atau atas prakarsa BPPJ sendiri terhadap berbagai hal khusus yang dianggap perlu dalam pengelolaan perbendaharaan jemaat.
  5. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana atau merugikan GPIB, maka BPPJ berkewajiban memberitahukan persoalan tersebut kepada SMJ.
  6. BPPJ membuat analisis mengenai perbendaharaan jemaat dan meneruskannya dalam bentuk rekomendasi kepada Majelis Jemaat.

 

P a s a l  6

Keanggotaan dan Susunan Pengurus

  1. BPPJ beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, dipilih oleh Warga Sidi Jemaat dan diusulkan oleh Majelis Jemaat untuk ditetapkan oleh Majelis Sinode.
  2. Keanggotaan BPPJ tidak dapat dirangkap oleh Presbiter atau Pengurus PELKAT dan Komisi.
  3. Para Anggota BPPJ memilih sendiri susunan pengurus dari antara mereka yang terdiri dari sedikitnya :

 

1.1.                    Seorang Ketua merangkap anggota

1.2.                    Seorang Sekretaris merangkap anggota

1.3.                    Seorang anggota

 

  1. Masa tugas BPPJ sesuai dengan masa tugas Majelis Jemaat.

 

P a s a l  7

Tata Kerja dan Sarana Kerja

  1. Dalam melakukan pemeriksaan di jemaat, BPPG dan BPPJ dapat bekerjasama dengan cara sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  2. Dalam melakukan tugasnya apabila dianggap perlu oleh kedua belah peihak BPPJ dan Majelis Jemaat yang bersangkutan bisa menggunakan jasa BPPG.
  3. Hasil pemeriksaan dan konsultasi dimaksud pada ayat (1) diinformasikan baik kepada Majelis Sinode maupun kepada PHMJ.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPJ dapat menggunakan jasa kantor Akuntan Publik.
  5. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari seperti dokumentasi, surat-menyurat, pengolahan data maka BPPJ mendapat fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kondisi di jemaat yang terdiri :

4.1. Ruang kerja dan perlengkapannya

4.2. Honor dan tunjangan

4.3. Biaya perjalanan dinas

4.4. Fasilitas Kerja untuk BPPJ disesuaikan dengan kondisi di Jemaat yang bersangkutan

  1. Anggaran tahunan BPPJ disusun oleh BPPJ dan dimasukkan dalam anggaran tahunan jemaat oleh PHMJ sebelum diajukan untuk pengesahan oleh SMJ.

 

P a s a l  8

Standar Pemeriksaan

  1. Memahami/menguasai Tata Gereja GPIB, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan/administrasi keuangan dan manajemen umum.
  2. Para Fungsionaris BPPJ melakukan tugasnya berdasarkan pembagian tugas yang ditetapkan oleh mereka.
  3. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar, maka tata usaha perbendaharaan Majelis Jemaat dan unit-unit missioner harus tersedia pada tiap hari kerja untuk sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh BPPJ
  4. Pihak yang diperiksa wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan beserta bukti dan dukungan kepada BPPJ pada saat pemeriksaan.
  5. Pemerikasaan formal atas keseluruhan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Majelis Jemaat, dilakukan 4 (empat) kali setahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan Majelis Jemaat yang dilakukan setiap Triwulan untuk disampaikan kepada seluruh Jemaat GPIB
  6. Pemeriksaan keberadaan dari Uang Kas / Bank dan harta milik lainnya yang berada dibawah penguasaan Majelis Jemaat dilakukan sewaktu-waktu menurut kebutuhan minimal 1 (satu) kali setahun yakni pada akhir tahun buku.
  7. Pelaksanaan Pengawan melekat yang dilakukan oleh fungsionaris Majelis Jemaat, hasilnya dapat digunakan BPPJ untuk dijadikan dasar pemeriksaan keseluruhan pertanggungjawaban keuangan Majelis Jemaat.
  8. Hasil Pengawasan BPPJ dibahas dalam rapat BPPJ untuk dirumuskan selanjutnya berupa kesimpulan / pendapat BPPJ dan disampakan kepada Majelis Jemaat, untuk di bahas guna merumuskan pandangan Majelis Jemaat maupun BPPJ.
  9. Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya.

10. Sistem pengendalian intern dikaji dan dinilai secukupnya untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem itu mampu menjamin kehandalan, ketelitian informasi, ketaatan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan untuk pelaksanaan kegiatan yang tepat guna dan berdaya guna.

11. Pemeriksaan harus mewaspadai terhadap pencatatan dan transaksi serta kebijakan yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang merugikan GPIB.

12. Pemeriksaan harus didukung bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyusun kesimpulan.

13. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bukti kerja bagi pemeriksa.

14. Standar pemeriksaaan selengkapnya diatur dalam petunjuk teknis.

 

P a s a l  9

Standar Laporan

  1. BPPJ melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan penugasan yang ditetapkan
  2. Laporan pemeriksaan dibuat secara tertulis dan disampaikan serta dilaporkan dalam SMJ.
  3. Setiap laporan pemeriksaan memuat :

3.1. Ruang lingkup pemeriksaan

3.2. Pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan.

3.3. Kesimpulan laporan hasil pemeriksaan.

  1. Standar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya diatur dalam petunjuk teknis.

 

P a s a l  10

Etika Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugasnya BPPJ harus :

  1. Harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Majelis Jemaat
  2. Harus bekerja secara kolegial
  3. Bersikap independen dan tidak memihak
  4. Dapat menyimpan rahasia pemeriksaan maupun rahasia jabatannya dan harus memiliki loyalitas dan integrasi yang tinggi
  5. Harus bekerja secara tim (kolegial)
  6. Menjaga citra Gereja
  7. Wajib mengamankan kebijakan, program kerja dan martabat GPIB

 

 

 

 

P a s a l  11

Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan

  1. BPPJ menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan pembiayaannya untuk disahkan oleh SMJ sebelum tahun anggaran dimulai.
  2. Pemeriksaan BPPJ dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh BPPJ dan diberitahukan / disampaikan kepada pihak yang diperiksa atau atas permintaan SMJ.
  3. Pihak yang diperiksa wajib hadir sesuai jam kerja dan memperlihatkan segala jenis dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan oleh BPPJ.
  4. Dalam rangka pemeriksaan Keuangan, Bendahara / Pemegang Kas wajib memperlihatkan uang yang ada dalam penguasaannya serta buku-buku, bukti penerimaan / pengeluaran serta dokumen lainnya yang diperlukan.
  5. Menyusun Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan untuk selanjutnya dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak yang diperiksa.
  6. Membuat Daftar hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Majelis Jemaat terhadap temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada Majelis Jemaat sebelumnya.

 

P a s a l  12

Pertanggungjawaban Jabatan

BPPJ membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

  1. Menjelang akhir masa kerja Majelis Jemaat, BPPJ mengadakan pemeriksaan atas pengelolaan Perbendaharaan Jemaat dalam tahun kerja yang sedang berjalan serta membuat laporan umum atas pekerjaan selama satu periode masa kerja sebagai lampiran Berita Acara serah terima Jabatan kepada Majelis Jemaat periode berikutnya.
  2. Setelah serah terima jabatan Majelis Jemaat yang lama kepada yang baru dan setelah serah terima jabatan BPPJ yang lama kepada yang baru maka tugas BPPJ yang lama berakhir dengan sendirinya.
  3. Semua laporan hasil pemeriksaan BPPJ yang secara tegas dan tertulis meminta penyelesaian sesuatu masalah, Majelis Jemaat yang baru berkewajiban untuk menindaklanjuti secara tuntas.
  4. Hal-hal yang belum ditindaklanjuti oleh Majelis Jemaat dilaporkan lagi oleh BPPJ yang baru dalam SMJ berikutnya.

 

P a s a l  13

Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat yang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Jemaat sebagai berikut:

  1. Teguran lisan dan atau bimbingan pastoral
  2. Peringatan tertulis
  3. Pembebasan dari tugas/fungsinya.

 

 

P a s a l  14

Ketentuan Penutup

  1. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Majelis Sinode GPIB.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat.
  3. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di       : ............................

Pada tanggal        : .................................

……………………………. ……………………………..

Ketua                                            Sekretaris

Disahkan oleh

Majelis Sinode GPIB

Pada tanggal……………….

 

 

Pdt. ................................. Pdt. .........................................

Ketua Umum                                       Sekretaris Umum

 


 
Baner
Hakcipta © 2014 .. Semua Hak Dilindungi.
Joomla! adalah perangkat lunak gratis yang dirilis dibawah lisensi GNU/GPL.