Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/immanuel/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/immanuel/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
b. Perkawinan PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Nicole   

AKTA GEREJA GPIB TENTANG KELUARGA

PERKAWINAN (1990*)


1. Masalah :

1.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus mengenai pelaksanaan Perkawinan Kristen-Protestan dalam buku UU No. 1 Tahun 1974 bagian penjelasan (halaman 30) Pasal 2 : “Yang dimaksud dengan hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

1.2. Menurut pandangan Gereja urutan Pelaksanaan Perkawinan, adalah :

a. Perkawinan Pencatatan Sipil, pada saat berikut hari / tanggal yang sama dilaksanakan;

b. Peneguhan / pemberkatan Perkawinan tersebut oleh Pejabat Gereja.

1.3. Pemahaman – telaah Gereja : Setelah memenuhi semua persyaratan pada Bab II Pasal 6 dan 7 : Orang tua sebagai instansi pertama yang menentukan Perkawinan-perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku (Bab I Pasal 2 ayat 2), diikuti dengan Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan tersebut oleh Pejabat Gereja.

 

2. Kesimpulan Telaah Gereja :

2.1. Persetujuan kedua pihak orang tua (Bab II Pasal 6 ayat 2) atau persetujuan kedua calon mempelai (Bab II Pasal 6 ayat 1) merupakan instansi pertama yang menentukan dasar kemanusiaan lahir dan batin bagi perkawinan tersebut. Dasar kemanusiaan dari instansi pertama dimaksud itu dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku (Bab I Pasal 2 ayat 2). Dalam hal ini kewenangan hukum bukan hanya mencatat, lebih dari mencatat yakni menyatakan keabsahan Perkawinan berdasarkan pengakuan kedua mempelai (Bab II Pasal 6 ayat 1) atau pengakuan persetujuan orang tua (Bab II Pasal 6 ayat 2) dihadapan para saksi Perkawinan menyatakan kesediaan mentaati Hukum yang mengatur (UUD 1945 Pasal 27 ayat 1). Setelah segalanya jelas (instansi pertama dan instansi kedua / Hukum) barulah Pejabat Agama / Gereja meneguhkan dan memberkati semua keputusan pada instansi pertama dan kedua tersebut (hal mana sesuai UU No. 1 tahun 1974 Bab I pasal 2 ayat 1) dan sesuai UUD 1945 Bab XI Pasal 29).

2.2. Dengan cara / telaah Gereja (Roma 13 ayat 1 :”Tiap-tiap orang harus taat kepada Pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada Pemerintah yang tidak berasal dari Allah ; dan Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah”).

 

3. Prinsip penyelesaian :

3.1. Paham teologi Protestan / telaah Gereja Protestan adalah bahwa Gereja meneguhkan dan memberkati Perkawinan, bukan mensahkan perkawinan. Sahnya perkawinan sesuai aturan instansi pertama dan kedua telah diuraikan di atas.

3.2. Pemberkatan Perkawinan di Gereja harus memenuhi persyaratan-persyaratan Gerejawi yang ditentukan Gereja.

3.3. Pemberkatan Perkawinan didahului oleh Penggembalaan Perkawinan / Katekese Perkawinan yang bersifat pengajaran, penyuluhan dan penggembalaan. Lamanya Penggembalaan / Katekese Perkawinan diatur oleh Pendeta / Peraturan setempat.

3.4. Di tiap Jemaat diadakan “Lembaga / Unit / Komisi Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Hukum" untuk menangani masalah perkawinan dan keluarga secara luas demi tercapai Keluarga Sejahtera lahir-batin, di samping tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia yang diadakan dalam keluarga-keluarga Kristen.

 

4. Petunjuk Pelaksanaan :

4.1. Semua Perkawinan Warga GPIB hendaknya didahului oleh pengurusan / pendaftaran di Pencatatan Sipil. Semua surat / dokumen  Pencatatan Sipil, copynya diserahkan kepada Gereja / Jemaat setempat.

4.2. GPIB perlu mempunyai “Surat Keterangan Gereja” yang seragam, sebagai jaminan bagi pihak Pencatatan Sipil untuk lebih dahulu mensahkan Perkawinan sebelum diteguhkan atau diberkati oleh Gereja.

4.3. Lembaga Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Hukum yang diadakan oleh Gereja membina hubungan dengan Pemerintah / Penegak Hukum terutama Kantor / Pejabat Pencatatan Sipil setempat untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi teknis pelaksanaan Perkawinan.

 

5. Rekomendasi :

5.1. Agar di setiap wilayah pelayanan GPIB dapat diusulkan kepada Pemerintah seorang Pendeta  atau warga Jemaat untuk diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di Provinsi yang bersangkutan.

5.2. Agar materi Katekisasi Perkawinan juga memperhatikan pembahasan Etika Seksual – Pergaulan Muda-mudi, Pra Perkawinan, Perkawinan dan Post Perkawinan dll. bagi kemantapan tiap keluarga menjadi keluarga sejahtera dan bertanggung jawab atas keselamatan yang dikehendaki Allah bagi keluarganya.

5.3. Perkawinan Kristen tidak terlepas hubungannya dengan Pembinaan, Pengajaran, Penggembalaan dan Penyuluhan yang diadakan oleh Lembaga / Unit / Komisi Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Hukum demi terlaksananya Pembinaan Keluarga Pembina Sumber Daya Manusia.

---------

*) telah disunting setelah PS XIX/2010













 
Baner
Hakcipta © 2014 .. Semua Hak Dilindungi.
Joomla! adalah perangkat lunak gratis yang dirilis dibawah lisensi GNU/GPL.